JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas usulan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) perihal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM dan PAL Jaya. Rapat yang digelar secara daring ini dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi mengatakan, perubahan Perda bertujuan menggenjot kualitas pelayanan kedua BUMD yang beralih sebagai perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya.
“Dewan berharap adanya perubahan yang signifikan dari BUMD ini, pelayanan lebih baik dan bermanfaat sebesar mungkin kepada warga,” ujar Didi, Rabu (28/7).
Ia menjelaskan, dalam perubahan status hukum perumda, PAM Jaya juga mengusulkan perubahan modal dasar dari Rp 2 triliun menjadi Rp 23,5 triliun untuk meningkatkan layanan keburuhan air bersih bagi warga ibu kota pada tahun 2030 mendatang. Kemudian PD PAL Jaya mengajukan usulan perencanaan bisnis terhadap target RPJMD guna meningkatkan cakupan pelayanan air limbah menjadi 26,44 persen tahun 2022.
“Rencana bisnis PAL Jaya tahun 2018-2022 khusus target layanan air limbah sebesar 25,78 persen melalui sistem perpipaan dan non perpipaan serta bisnis lainnya berupa pelayanan daur ulang, kerjasama operasi IPAL dan layanan laboratorium,” jelasnya.
Namun, lanjut Dedi, perubahan status akan diselaraskan dengan perencanaan bisnis yang matang mengingat belum sesuainya pelayanan PDAM dan PAL Jaya bagi warga Jakarta.
“Tingkat layanan PAM Jaya saat ini masih 64 persen serta banyak mendapatkan keluhan. Sementara PAL Jaya meniliki kegiatan ekonomi sangat potensial, karena ini kota metropolitan seharusnya limbah itu dikelola dengan baik,” katanya.
Untuk itu, menurut Didi, perubahan status hukum kedua BUMD akan dibahas secara mendalam melalui rapat Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta.
“Dewan yakin ini akan semakin terungkap melalui pembahasan di tingkat komisi, serta masukan masyarakat juga terus bisa berjalan,” ucapnya.
Sementara Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Fausal Kahar meminta Raperda perubahan kedua BUMD dimatangkan dalam potensi kinerja yang ingin dicapai.
“Saya berharap PAM Jaya memiliki perencanaan signifikan terutama kebutuhan layanan air bersih dan program yang sedang berjalan juga harus dilampirkan. Sedangkan untuk PAL Jaya harus dijelaskan mengenai zona-zona air limbah,” tandasnya.
