JABAR, CerminDemokrasi.com – Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) melalui Kantor Cabang Dinas VII menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) kepada Komisi V DPRD Jabar.
Menangggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, Disdik Jabar telah membuat terobosan di antaranya telah berhasil memperjuangkan 17 ribu formasi lebih guru P3K.
‘’Ini akan berefek kepada kesehahteraan guru di Jawa Barat, kami apresiasi dari Disdik yang punya konsep bagus,’’ kata Hadi dalam keterangannya belum lama ini.
Gus Ahad sapaan akrab Abdul Hadi Wijaya menilai, Disdik Jabar sudah berhasil memperjuangkan 17 ribu lebih formasi guru untuk P3K di Jawa Barat.
Jumlah ini tentu meningkat dari yang di harapkan dan akan berefek kepada kesejahteraan guru di jawa barat karena ini energi positif bagi dunia pendidikan.
Gus Ahad juga menyoroti desentralisasi pengelolaan pendidikan yang dilakukan Pemprov Jabar sudah banyak kemajuan. Untuk itu melalui Komisi V akan merekomendasikan untuk menambah kembali Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat karena dinilai masih belum ideal.
“Lalu KCD di jawa barat alhamdulillah desentralisasi nya semakin bagus, kami merekomendasikan untuk menambah jumlah KCD di jawa barat karena ideal nya satu KCD mengelola 150 sekolah,” lanjutnya.
Gus Ahad juga menyambut baik Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) di integrasikan dengan pelayanan bagi siswa yang miskin agar sekolah sekolah swasta akan tetap mendapatkan bantuan dengan persyaratan ada subsidi bagi siswa miskin.
“Karena banyak kasus anak anak yang kurang mampu yang tidak masuk negeri tapi tidak mampu juga untuk bersekolah di sekolah swasta karena terkendala biaya, ini sebuah solusi yang baik,” ucapnya.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Disdik Jabar yang telah berhasil meningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana nanti akan mengitegrasikan anak anak yang biasa di pesantren yang selama ini tidak tercatat sebagai capaian pendidikan ketika mereka lulus itu supaya di link-kan dengan pusat dengan kegiatan PKBM.
“Jadi nanti anak lulusan pesantren tidak hanya mendapatkan ijasah dari pesantren tapi dapat juga ijasah paket C, Saya kira disdik harus menjalin kolaborasi dengan biro kesra agar ini bisa segera terwujud,” tutup Gus Ahad.
