JABAR, CerminDemokrasi.com – Setelah berita penangkapan secara Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Walikota Bekasi, Rahmat Effendi (RE) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebar luas ke warga Kota Bekasi.
Mulai bermunculan karya kreatif warga Kota Bekasi mengekspresikan ungkapan terimakasihnya terhadap KPK, Diantaranya terdapat karangan bunga dan spanduk ucapan terimakasih kepada KPK di depan Kantor Pemerintahan Daerah Kota Bekasi.
Salah satu warga Kota Bekasi yang berhasil CerminDemokrasi.com wawancarai terkait hal ini mengatakan, “Ini adalah perwujudan respon positif dari masyarakat, pastinya masyarakat tidak menginginkan para pejabat atau pemangku jabatan di Kota Bekasi melakukan penyalahgunaan jabatan dan korupsi, yang mana efeknya ke masyarakat juga nantinya,” ucap Andi Salim, via phone, Sabtu (08/01/2022).
“Tujuh belas tahun dia berkuasa, tidak ada upaya perbaikan di kota ini, ya… kita harus berani berkata jujur, bahwa apa yang ada ini selama ini adalah upaya dari masyarakat, upaya swasta yang bisa membuat perubahan di kota ini,” ungkap nya.
“Beliau itu banyak sekali meninggalkan masalah di kota ini, ya… dia hanya memperkaya diri sendiri, memperkaya dirinya saja, jadinya harus ada upaya berani dari KPK untuk membuat miskin para pelaku tindak pidana korupsi, agar menjadi efek jera terhadap yang lainnya, sehingga takut melakukan hal yang sama,” tegasnya.
“Semua masalah yang ditinggalkannya dan apa yang telah dilakukannya harus dimintai pertanggung jawabannya, masyarakat berhak dan berkewajiban untuk meminta pengembaliannya, kalau perlu dilakukan class action di KPK dan di Kota Bekasi,” pungkas tegas Andi Salim, sekaligus mengakhiri wawancara kami via phone.
Memang ironi bagi warga Kota Bekasi, bahkan menjadi tamparan keras bagi warga Kota Bekasi, disebabkan kali ini yang terjaring OTT oleh KPK ternyata tidak hanya Walikota Bekasi saja, tetapi Kepala Dinas, Camat hingga Lurah Kota Bekasi.
Tidak sedikit warga Kota Bekasi kecewa dan bertanya tanya masa depan Kota Bekasi kedepannya, masih adakah pemimpin yang baik.
Sebelum kejadian OTT oleh KPK, pada bulan Juli 2020, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi (RE) sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi memiliki Perselisihan Jual Beli Kantor DPD Golkar Kota Bekasi dengan seorang warga Kota Bekasi.
(SS)
