JABAR, CerminDemokrasi.com – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nicodemus Godjang, menyesalkan adanya laporan orang tua siswa atas pungutan kepada siswa untuk renovasi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 14 Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Dia pun menegaskan agar pihak sekolah dan komite sekolah menghentikan aksi pungutan kepada siswa itu. Apalagi setiap siswa diwajibkan membayar sebesar Rp 113 ribu.
“Ini sudah jelas sekali melanggar. Dan ini jelas Pungutan Liar (Pungli) yang tidak dibenarkan. Untuk apa minta sumbangan renovasi ubin sekolah. Kan sudah ada anggaran APBD. Ajukan saja ke Dinas Pendidikan (Disdik) untuk dianggarkan dalam APBD. Karena pembangunan sekolah negeri itu kewajiban pemerintah,” tegas Nico.
Nico kembali menegaskan bahwa pada intinya tidak ada pungutan apapun untuk renovasi sekolah.
“Saya minta pungutan itu yang sudah sempat diambil pihak sekolah agar dikembalikan ke orang tua siswa lagi sebelum ini menjadi masalah,” tegas Nico.
Dia pun secara khusus menyarankan kepada Pemerintah Kota Bekasi khususnya Disdik Kota Bekasi agar menambah alokasi anggaran di sektor pendidikan yang berbasis pada kebutuhan sekolah.
“Harapannya para penyelenggara sekolah tidak menutupi kebutuhan tersebut melalui jalur-jalur yang tidak diperbolehkan oleh Undang Undang atau Aturan yang ada, seperti melakukan pungutan liar dengan beberapa bentuk dan jenisnya,” tandas Nico.
Untuk diketahui bersama, pendanaan pendidikan khususnya sekolah negeri, menurut Undang Undang Sistem Pedidikan Nasional dan beberapa aturan turunannya, bahwa anggaran-anggaran pendidikan adalah kewajiban pemerintah, sehingga wajib dan dibiayai dan dijamin oleh pemerintah daerah.
Pungutan liar dengan segala jenis dan bentuknya, merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, jika tidak, pelayanan publik yang menjadi tugas utama Pemerintah akan bergeser.
(SS)
