JAKARTA, CerminDemokrasi.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, Kemenparekraf tengah menyusun pedoman pengembangan destinasi pariwisata aman bencana.
Menurutnya, hal ini penting dilakukan sebagai upaya mitigasi kondisi darurat yang menjadi salah satu prioritas, dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.
“Pada 2022 lalu yang merupakan tahun penuh tantangan, tetapi juga menjadi salah satu tahun titik balik kebangkitan sektor pariwisata pasca pandemi, Hal ini juga sekaligus memberikan pelajaran, bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang dihantui oleh krisis dan bencana,” kata Sandiaga Uno di Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Lebih lanjut, Sandiaga Uno menjelaskan adanya krisis dan bencana sangat mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan, maupun kejadian-kejadian di sekelilingnya. Serta krisis kepariwisataan ini misalnya dapat terjadi karena faktor alam maupun non-alam.
“Kami sebagai regulator terus berupaya dalam menangani krisis tersebut untuk bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Salah satu strategi yang diusung adalah penguatan dan peningkatan ketahanan (resiliensi) destinasi pariwisata terhadap potensi bencana alam dan non alam, melalui kegiatan mitigasi dan kesiapan bencana dalam lingkup manajemen krisis pariwisata serta sinergi program antar kementerian/lembaga,” ujarnya.
Guna meminimalisir dampak bencana serta meningkatkan keamanan dan keselamatan telah dilakukan pada 2022, salah satunya dengan kolaborasi Kemenparekraf dengan Prof Fatma Lestari, selaku Kepala Disaster Risk Reduction UI (DRRC UI) dan tim DRRC UI melalui program matching fund Kedaireka dalam kegiatan Pembinaan CHSE dan Kebencanaan untuk menuju Desa Wisata berkelas dunia.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan adalah proses penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan yang dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana atau Post Disaster Need Assessment (PDNA) yang mengkaji akibat bencana, dampak bencana, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana.
“Pengkajian Kebutuhan Pasca-Bencana merupakan instrumen pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana, dalam bentuk dokumen rencana aksi,” katanya.
Kemudian melalui kegiatan ini, dihasilkan konsep alat ukur dan profil resiliensi objek dan destinasi wisata. Alat ukur dan profil resiliensi itu dapat digunakan untuk untuk menilai dan menggambarkan tingkat resiliensi pada kelompok sasaran tertentu.
“Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kemenparekraf dengan salah satu diaspora Indonesia yang bekerja sebagai Profesor di Kobe University, Mizan B. F. Bisri, PhD, serta Tim Cerdas Antisipasi Risiko Bencana (Cari!),” terangnya.
Alat ukur dan profil resiliensi destinasi diadaptasi melalui metode resilience radar dan pada blue guide to coastal resilience untuk sektor pariwisata dengan sudut pandang pada risiko atau berdasarkan banyaknya catatan atau pengalaman kejadian bencana.
Pada tahap selanjutnya, hasil olahan alat ukur dan profil resiliensi dapat memberikan gambaran ketahanan destinasi pariwisata dan dapat menjadi salah satu dasar untuk membentuk indeks resiliensi destinasi pariwisata.
Hasil kegiatan ini dapat menjadi acuan untuk mengukur dan menjamin standar capaian ketangguhan destinasi wisata, yang sejalan dengan konteks lokal maupun nasional.
(NH)
