MALANG, CerminDemokrasi.com – Ditjen Imigrasi telah mengeluarkan tiga kebijakan baru terkait izin tinggal keimigrasian yaitu Golden Visa, Bridging Visa dan Diaspora Visa. Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono berharap kebijakan ini dapat mendorong peningkatan ekonomi di Jawa Timur.
Heni menyampaikan hal ini saat membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian di hadapan pejabat/ petugas imigrasi di Unit Pelaksana Teknis Imigrasi serta para stakeholder terkait, Kamis (19/9). Kegiatan yang digelar di Harris Hotel Malang itu mengulas Permenkumham 11/ 2024 yang merupakan revisi dari Permenkumham 22/ 2023.
“Secara substansi, aturan baru tentang izin tinggal keimigrasian sudah sangat progresif dalam meningkatkan kualitas dan memberikan kepastian hukum dalam pemberian visa dan izin tinggal,” tuturnya.
Heni menjelaskan bahwa perubahan substansial dalam aturan baru ini meliputi penyederhanaan persyaratan, simplifikasi tahapan, penyesuaian dan penambahan produk layanan, termasuk di dalamnya adalah Golden Visa, Bridging Visa dan Diaspora Visa.
Heni menjelaskan bahwa Golden Visa bukanlah jenis visa baru, melainkan pengelompokan jenis visa dan izin tinggal tertentu yang dari segi kriteria dan fasilitas dilakukan beberapa peningkatan. Salah satunya adalah visa investor untuk masa tinggal 5 sampai 10 tahun dengan nilai investasi yang jauh berbeda dengan visa investor reguler.
Heni juga menjelaskan tentang visa/ izin tinggal bagi orang asing eks WNI dan keturunan eks WNI yang juga dapat diberikan selama 5 sampai dengan 10 tahun yang masuk ke dalam subkegiatan pada Diaspora Visa.
Selain itu, juga ada produk kebijakan baru yaitu Bridging Visa, yakni Izin Tinggal Kunjungan dalam rangka peralihan yang diberikan kepada pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), atau Izin Tinggal Tetap.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pejabat imigrasi pada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, serta perwakilan perusahaan asing dan perkumpulan perkawinan campur terkait kebijakan dan pelayanan visa dan izin tinggal keimigrasian terbaru,” tutup Heni.
Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang bertindak sebagai narasumber. Acara ini diharapkan dapat memperkuat peran keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
*Dimas Aryo*
