KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi mengadakan sosialisasi dan promosi KB pasca persalinan dan keguguran, diikuti sebanyak 150 peserta dari tenaga kesehatan dan penanggung jawab KB puskesmas Kamis, (31/10/2024) di Hotel Merapi Merbabu Kota Bekasi.
Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber dari tim pakar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indoenesia (POGI), dr Sutarji.
Tema sosialisasi yakni Kualitas Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Keguguran dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi Stunting Menuju Generasi Emas 2024.
Kepala DPPKB Kota Bekasi, Ika Indah Yarti menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong pelayanan KB di Kota Bekasi. Hal yang dilakukan dengan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada lapisan masyarakat terkait pentingnya KB.
“Dengan sosialisasi ini kita berharap dapat memperkuat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya KB pasca persalinan dan keguguran sehingga lebih banyak ibu yang mendapatkan banyak akses kepada layanan ini, dan meminimalisir resiko kematian,” ucapnya.
Ia kemudian mengapresiasi insan tenaga kesehatan dan penyuluh KB dan peserta lainnya dalam sosialisasi kali ini dan peran sertanya dalam meningkatkan capaian pelayanan KB di Kota Bekasi.
Meski bukan menjadi hal baru bagi para tenaga kesehatan dan diyakini sangat berpengalaman dalam pelayanan KB, ia berharap tidak melupakan urusan pencatatan data dan pelaporan pelayanan KB yang dinput pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN..
“Bapa ibu yang hadir tentunya sudah melakukan upaya maksimal dan Alhamdulilah capaian program KB pada DPPKB sudah meningkat dan hampir selalu memenuhi target, terlebih unmet need KB menurun. Terima kasih karena apa yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan sudah tercantum atau terdata di aplikasi SIGA. Sehingga dalam kesempatan ini saya mohon bila sudah dilakukan dapat di update ke aplikasi sistem informasi keluarga supaya data ini bisa valid dan akhirnya akan menunjukan capaian target dan penurunan unmet need KB,” kata Kepala DPPKB Ika Indah Yarti.
Sebagai informasi unmet need KB adalah persentase usia subur yang ingin ber-KB tapi tidak mendapatkannya. Unmet need KB merupakan indikator penting dalam kesehatan reproduksi karena menggambarkan hambatan-hambatan dalam akses terhadap metode kontrasepsi. Seiring peningkatan pelayanan KB maka nilai unmeet need KB berkurang.
Sementara itu, Kepala Bidang KB pada DPPKB Kota Bekasi, Dezi Syukrawati mengatakan idealnya pelayanan KB diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari dengan tujuan mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan sehingga keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat.
KB bukan hanya sekedar program pengaturan jumlah kelahiran, tetapi juga upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. KB yang efektif dapat membantu dalam menurunkan AKI dan AKB.
“Pemkot Bekasi berupaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan KB pasca persalinan dalam akselerasi penurunan AKI dan AKB serta prevalensi stunting menuju zero new stunting,” ucapnya.
(ADV/Humas Pemkot Bekasi/ goeng)
