KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Komisi 1 DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Berbagai persoalan krusial di masing-masing OPD menjadi sorotan dalam rapat tersebut, salah satu yang menjadi fokus utama adalah penambahan anggaran bagi Disdamkarmat untuk memperkuat sarana dan prasarana (sarpras).
“Kebutuhan unit mobil pemadam kebakaran di Kota Bekasi masih jauh dari cukup. Dengan kebutuhan 52 unit kendaraan, kita masih kekurangan. Belum lagi, kita tidak memiliki mobil suplai air, yang sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan kebakaran,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto, Senin (18/11/2024)
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan posko pemadam kebakaran di wilayah Bekasi Barat, Pondok Gede, dan Pondok Melati untuk meningkatkan pelayanan dan responsivitas dinas tersebut.
“Disdamkarmat bisa mengajukan anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgensi. nah ini kami akan dorong untuk direalisasikan baik melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025 atau anggaran murni 2026,” katanya.
Selain itu, pelatihan bagi anggota pemadam kebakaran juga menjadi perhatian dalam rapat. Dari total sekitar 400 anggota, kata dia, 130 diantaranya belum pernah mengikuti pelatihan.
“Pelatihan ini harus menjadi prioritas karena sangat penting untuk meningkatkan kompetensi petugas,”ujarnya.
Dalam pembahasan dengan DPMPSTP, Murfati menilai, saat ini masyarakat masih kurang memahami tentang sistem Online Single Sub mission (OSS) yang digunakan untuk pengurusan perizinan. Menurutnya, sosialisasi yang lebih masif diperlukan agar masyarakat tidak hanya mahir mengisi OSS, tetapi juga memahami proses hingga persetujuan perizinan.
“Pelayanan perizinan harus dipermudah, bukan hanya sekadar pintar mengisi OSS, tetapi bagaimana proses persetujuan dapat langsung dibantu. Ini menjadi keluhan masyarakat dan anggota dewan baru karena terkait dengan konstituen mereka,” terangnya.
Lebih lanjut, Murfati juga menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi di Kota Bekasi, khususnya melalui penguatan kemitraan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan perusahaan besar.
“UMKM perlu didukung untuk bermitra dengan industri besar, misalnya sebagai supplier, Ini penting agar pemerataan ekonomi di Kota Bekasi dapat tercapai,” ucapnya.
Kemudian, dirinya juga berharap DPPKB lebih aktif dalam mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, khususnya pasangan muda yang sudah memiliki dua anak namun gagal mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
“Saya harap penyuluhan harus lebih gencar dilakukan di posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan tempat lainnya. Pemasangan alat kontrasepsi juga harus difasilitasi agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali,” pungkasnya.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
