KOTA BEKASI, CerminDemokrasi.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda memaparkan hasil rapat antara Komisi I dengan Bawaslu dan KPU pada Rabu (13/11/2024). Rapat tersebut membahas persiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak yang tinggal beberapa hari lagi.
“Secara prinsip, kita minta informasi, terutama terkait Pilkada yang tinggal menghitung hari, sejauh mana kesiapan dan persiapan KPU serta kendala apa yang dialami di lapangan,” kata Rizki Topananda, Kamis (21/11/2024).
Menurutnya, persiapan Pilkada serentak di Kota Bekasi sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Meski ada dinamika juga kendala, namun situasi di lapangan hingga kini masih kondusif.
“Ada temuan yang di laporkan ke Bawaslu, sekitar 11 laporan, per hari ini. Namun Bawaslu mengatakan rata-rata laporan tersebut belum memenuhi syarat sehingga dihentikan prosesnya,” terangnya.
Lanjutnya, KPU juga melaporkan bahwa proses pelipatan kertas suara sudah berjalan dan akan selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
“Insyaallah semua akan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan,” jelas Rizki.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi I DPRD Kota Bekasi juga membahas evaluasi terkait masalah – masalah yang pernah terjadi pada Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya. Seperti kendala aplikasi Si Rekap dan beberapa temuan lainnya.
“Kita support untuk merapikan, sehingga harapannya Pilkada ini bisa mengurai dan meminimalisir masalah yang pernah terjadi di Pileg kemarin,” ujarnya.
Politisi PKB ini mengungkapkan, pihaknya juga menekankan pentingnya sosialisasi supaya masyarakat dapat mengetahui jadwal Pilkada, serta turut berpartisipasi aktif pada hari pencoblosan di 27 November 2024 nanti.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk hadir ke TPS, karena partisipasi dalam Pileg sudah baik dan diharapkan dalam Pilkada nanti akan lebih maksimal lagi,” harapnya.
Komisi I, kata dia, juga memberikan masukan terkait metode sosialisasi yang kreatif agar masyarakat lebih antusias dalam mengikuti Pilkada. sebab menurutnya, sejauh ini sosialisasi yang dilakukan masih terjebak diruang – ruang normatif.
“Kami berharap ada inovasi dalam penyampaian informasi terkait Pilkada,” terangnya.
Kemudian, dirinya juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas bagi penyelenggara Pilkada di semua tingkatan, termasuk Pengawas TPS dan Kelompok penyelenggara lainnya.
“Beberapa temuan sebelumnya, menunjukkan adanya afiliasi politik di tingkat bawah. Ini harus dinetralisir sejak awal, sejak proses rekrutmen,” ujarnya.
Lebihlanjut, pihaknya berharap KPU dan Bawaslu dapat menjaga netralitas sehingga Pilkada berlangsung adil dan semua pihak yang terlibat dapat menerima hasilnya.
“Kami ingin Pilkada ini berlangsung adil dan semua pihak siap menerima hasilnya, demi kebaikan masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.
(ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
