SURABAYA, CerminDemokrasi.com – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (DPP AMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, yang dianggap tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pemotongan insentif dana ASN di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, dalam jumpa persnya, meminta KPK untuk menangkap bupati Sidoarjo karena diduga melakukan perintangan terhadap penanganan perkara, yang disebut sebagai obstruction of justice.
Baihaki Akbar juga meminta KPK untuk memproses semua oknum yang diduga terlibat dalam perintangan penyidikan, termasuk tim medis di RSUD Sidoarjo Barat dan tim kuasa hukum tersangka.
AMI juga menyatakan kekecewaan dan keprihatinan terhadap tindakan Ahmad Muhdlor Ali dan kuasa hukumnya yang tidak menghadiri panggilan KPK yang kedua. Mereka menilai tindakan ini sebagai penghinaan terhadap lembaga antirasuah.
AMI berkomitmen untuk terus mengawal proses penegakan hukum ini hingga tuntas.
Baihaki Akbar juga meminta KPK untuk tidak tebang pilih dan tetap tegas dalam menangani kasus ini. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak ada ruang untuk perintangan terhadap proses hukum.
*Dimas Aryo*
